sxpriyan’s blog

Blog tentang apa saja

DPR Desak SBY Nonaktifkan Sri Mulyani

Jakarta – Kalangan Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI mendesak siapa saja yang terlibat baliout Bank Century dan pengambilan keputusan pada 20 Nopember lalu, harus bertanggungjawab seperti Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan para anggotanya termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Lembaga Penjamin Simpangan (LPS).

Untuk itu, mereka yDPR-Desak-SBY-Nonaktifkan-Sri-Mulyaniang akan menjalani pemeriksaan, harus segera dinonaktifkan dari jabatannya agar memperlancar proses pemeriksaan skandal Bank Century. “Masalah penonaktifan Sri Mulyani merupakan tanggung jawab Presiden, karena ini merupakan hak prerogatifnya,” kata anggota Komisi XI DPR Drajad H Wibowo (F-PAN) di sela-sela fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedunG DPR, Senayan, Senin, (7/9).

Menurut Dradjad, apabila tidak dinonaktifkan maka audit BPK akan berpengaruh terhadap hasil penyelidikannya nanti. “Ini jelas ada potensi kerugian negara karena jika dijual maka akan berada di bawah harga pasar pengembaliannya,” tegas seorang vokalis DPR yang masih memiliki idealis ini.

Dradjad membeberkan, sejak awal kasus ini mencuat, sudah mengandung berbagai persoalan seperti persoalan transparansi. “DPR tidak tahu dana yang dikeluarkan dan yang jadi masalah, kenapa DPR tidak tahu sama sekali,” papar pengamat ekonomi yang menjadi politisi di DPR ini.

Persoalan lainnya, lanjut dia, yaitu verifikasi Bank Century, bolongnya kasus century dikarenakan aset-aset rendah karena itu, tanpa verifikasi sangat sulit mengetahui nilai angkanya. “DPR mengharapkan BPK mengaktualisasikan aset bank Century jadi apakah 6.7 Triliun itu nilai wajar,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini KPK sudah mulai masuk menyelidiki dan menengarahi adanya indikasi korupsi terhadap kasus ini. “Pemerintah harus membentuk internal investigasi dan melakukan proses verifikasi terhadap Bank Century,” desaknya.

Dradjad mengemukakan, sudah ada pemikiran DPR untuk membentuk Pansus dan apabila memungkinkan adanya Rapat Gabungan dalam waktu dekat. “Sekarang tidak memungkinkan karena Komisi XI DPR disibukkan oleh tit and proper test BPK kemungkinan pada periode mendatang,” jelasnya. (*/ARI)

September 9, 2009 - Posted by | Berita

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: