sxpriyan’s blog

Blog tentang apa saja

KPK Periksa Kaban dan Paskah Suzetta

KPK-Periksa-Kaban-dan-Paskah-SuzettaJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Selasa (8/9), terkait kasus dugaan suap kepada sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom pada 2004.

“Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dari tersangka Hamka Yandhu,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Kaban dan Paskah diperiksa terkait statusnya sebagai mantan anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan.

“Keterangan keduanya akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara mantan anggota DPR Hamka Yandhu yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini,” tambah Kepala Humas KPK ini.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu anggota DPR RI Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin AJ Soefihara (PPP), Hamka Yandhu (Golkar), dan mantan anggota BPK Udju Djuhaeri (TNI/Polri). KPK juga telah memeriksa sejumlah anggota DPR dan mantan anggota DPR, antara lain Achmad Hafiz Zawawi (kini Ketua Komisi XI DPR), TM Nurlif, Baharuddin Aritonang (kini anggota BPK), dan Daniel Tanjung.

Kasus dugaan suap ini pertama kali dibeberkan Agus Condro, mantan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Agus mengaku telah menerima Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan. Uang itu diberikan usai Miranda terpilih menjadi Deputi Senior Gubernur BI. KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Dhudie Makmum Murod, Udju Juhaeri, Endin AJ Soefihara, dan Hamka Yandhu.

Dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada 102 orang yang menerima cek perjalanan dan diduga terkait pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat mencairkan sendiri dananya.

Lainnya, cek perjalanan itu dicairkan oleh istri dewan, sopir, atau anaknya. Pencairan chek itu dilakukan di lima bank. Agus Tjondro, pelapor kasus dugaan suap pascapemilihan, mengaku mendapat 10 travel chek. di mana tiap lembarnya senilai Rp 50 juta.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan penerimaan cek suap ini terjadi usai pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 lalu. Diduga suap berbentuk cek perjalanan (travel cheque) yang dibagi-bagi kepada 56 anggota DPR RI, dengan nilai masing-masing Rp 500 juta. Empat tersangka yang mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI periode 1999-2004, yakni Hamka Yandhu (F-Golkar), Endin Soefihara (F-PPP), Dhudie Makmun Murod (F-PDIP), dan Udju Juhaeri (F-TNI/Polri). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti 10 cek perjalanan senilai Rp 500 juta dan sejumlah cek lainnya dengan nilai total Rp 24 miliar.

Keempat tersangka itu diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 atau Pasal 11 atai Pasal 12b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat tindakan mereka, negara diduga dirugikan hingga Rp 24 miliar. Kasus bermula saat Agus Tjondro mengaku telah menerima 10 lembar cek perjalanan, masing-masing Rp 50 juta. Cek itu dibagikan sesaat setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dimenangkan Miranda Goeltom.

Penyidik menduga masing-masing tersangka menerima Rp 500 juta. “Ada alat bukti berupa cek perjalanan dan pengakuan saksi,” jelas Wakil ketua KPK M Jasin beberapa waktu lalu. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sekitar 400 cek perjalanan serupa yang diduga beredar di sekitar pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Selama pengusutan kasus tersebut, KPK sudah menerima pengembalian uang dari sejumlah mantan anggota DPR tersebut, diantaranya Dudhie Makmum Murod yang mengembalikan Rp 500 juta pada 15 Oktober 2008.

Inilah daftar anggota Komisi IX DPR saat itu yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia. Data disampaikan Presiden Lumbung Infomasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal di Jakarta berdasarkan kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor 28 Juli 2008.

Berikut nama ke-52 anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia.

No Nama Fraksi Uang Diterima
1 Ir. Emis Moeis PDIP Rp 300 juta
2 H.M Pasca Suzetta Golkar Rp 1 miliar
3 H. Faisal Baasir PPP belum diketahui
4 Drs. Ali Maskur Musa PKB Rp 300 juta
5 Drs. T.M Nurlif Golkar Rp 250 juta
6 Drs.Baharuddin Aritonang Golkar Rp 250 juta
7 Drs. Antony ZA Golkar belum diketahui
8 Ir. Achmad Hafiz Zamawi Golkar Rp 250 juta
9 H. Asep Ruchimat Sudjana Golkar Rp 250 juta
10 Bobby S.H Suhardiman Golkar Rp 250 juta
11 H. Azhar Muchlis Golkar Rp 250 juta
12 H. Abdullah Zaine Golkar Rp 250 juta
13 Martin Bria Seran Golkar Rp 250 juta
14 H. Hamka Yandhu Golkar Rp 500 juta
15 Drs. Henky Baramuli Golkar Rp 250 juta
16 Reza Kamarulah Golkar Rp 250 juta
17 Max Moein PDIP Rp 250 juta
18 Drs. Poltak Sitorus PDIP Rp 250 juta
19 Aberson M. Silaloho PDIP Rp 250 juta
20 Dr. Sukowaluyo PDIP Rp 250 juta
21 Tjandra Wijaya PDIP Rp 250 juta
22 Zulfan Lindan PDIP Rp 250 juta
23 Dipl. Oek. Englina Pattiasina PDIP Rp 250 juta
24 Williem Tutuarima PDIP Rp 250 juta
25 Drs. Sutanto Pranoto PDIP Rp 250 juta
26 Sukono PDIP Rp 250 juta
27 Matheos Pormes PDIP Rp 300 juta
28 Daniel Budi Setiawan PDIP Rp 250 juta
29 Agus Condro Prayitno PDIP Rp 250 juta
30 Dudie Murod PDIP Rp 250 juta
31 H. Sofyan Usman PPP Rp 250 juta
32 Drs. Endin AJ Soefihara PPP Rp 250 juta
33 H. Urai Faisal Hamid PPP Rp 250 juta
34 Habil Marati PPP Rp 250 juta
35 Danial Tanjung PPP Rp 500 juta
36 Drs.H. Aly As’ad PKB Rp 250 juta
37 H. Aris Azri Siagian PKB Rp 25 juta
38 HM. Mukhtar Noerjaya PKB Rp 250 juta
39 Drs. H. Amin Said Husni PKB Rp 250 juta
40 H. Amru Al Mu’tashim PKB Rp 400 juta
41 Drs. Hakam Naja F-Reformasi Rp 250 juta
42 Tubagus Soemandjaja SD F-Reformasi Rp 250 juta
43 Herman L. Datuk Rangkayo B F-Reformasi Rp 250 juta
44 Drs. H. Munawar Soleh F-Reformasi Rp 250 juta
45 Rizal Djalil F-Reformasi Rp 250 juta
46 R. Sulistyadi F-TNI/POLRI Rp 250 juta
47 Suyitno F-TNI/POLRI Rp 250 juta
48 Drs. Udju Djuhaeri F-TNI/POLRI Rp 250 juta
49 Drs. Darsup Yusuf F-TNI/POLRI Rp 250 juta
50 Drs. Hamid Mappa F- KKI Rp 250 juta
51 HMS. Kaban PBB Rp 300 juta
52 Drs. Abdullah Al Wahdi PDU Rp 250 juta

September 8, 2009 - Posted by | Berita

1 Comment »

  1. Kalau semua DPR yang korupsi itu benar, tentu penjara akan penuh. Mudah2 an berita ini ga benar.

    Comment by sxpriyan | September 9, 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: